Pemerintah Fasilitasi Investasi Infrastruktur dengan Tiongkok
Denpasar [KP]- Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Maritim memfasilitasi interaksi pelaku bisnis antara Indonesia dan Tiongkok. Fasilitasi itu dilakukan dalam rangkaian kerjasama Indonesia dengan Tiongkok dalam acara Indonesia Business Visit and China International Contractora Association (CHINCA), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur menyelenggarakan pertemuan antar delegasi Republik Rakyat Tiongkok dengan para pelaku usaha Indonesia, di Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta (14/06). Kegiatan ini dihadiri 31 pelaku usaha dari perwakilan CHINCA dan pimpinan dari berbagai perusahaan di bidang energi, transportasi dan pengembangan infrastruktur, machinery manufacture, serta lembaga pembiayaan atau keuangan Tiongkok dan diisi oleh diskusi interaktif dari tiap-tiap pelaku usaha dari kedua belah pihak negara. Sebagian besar perusahaan tersebut datang dari kota Beijing dan sekitarnya serta merupakan grup perusahaan atau BUMN besar Tiongkok.
Sebagai gambaran awal Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaludin menyampaikan, Indonesia masih terfokus pada pulau Jawa. Pemerintah berharap khususnya di bidang pembangunan infrastruktur agar lebih merata ke wilayah lain. “Sebanyak 80% kontribusi GDP (Gross Domestic Product) kita masih berasal dari Jawa. Di Indonesia kita menyadari kemajuan pembangunan masih diperlukan pemerataan, sehingga upaya kita sekarang adalah melakukan pembangunan di kawasan-kawasan luar Jawa sehingga pemerataan menjadi lebih baik,” jelas Deputi Ridwan. Sejak tahun 2017 Pemerintah Indonesia berdasarkan masukan dari perusahaan swasta maupun BUMN, menyusun proposal yang kemudian terkumpul menjadi 30 Project di 4 koridor pembangunan dengan nilai mencapai 91,1 miliar dollar.
Koridor tersebut antara lain, pada koridor Sumatra Utara fokus dalam hak ekonomi bagian barat untuk memfasilitasi kerjasama Asean dan sekitarnya, koridor Kalimantan Utara fokus pada pengembangan energi dan mineral, Sulawesi Utara disiapkan untuk pertumbungan kawasan pasifik dalam ranah parisiwata dan industri. Sementara Bali disiapkan untuk pusat inovasi kawasan Asean.
Deputi Ridwan juga menegaskan bahwa kerjasama ini bersifat saling menguntungkan dan semua negara yang akan melakukan investasi ke Indonesia wajib memenuhi 5 kriteria dan 3 sistem kerjasama Basic Principles of GMF – BRI Cooperation.
“Saya ingin menekankan, kita tidak hanya bekerjasama komersial dalam jangka pendek, tapi kita juga buka ruang dalam jangka panjang, diluar 4 koridor ini ada juga project non koridor yang sudah diinisiasi oleh pelaku industry yang hanya memerlukan dukungan kebijakan pemerintah,” tambah Deputi Ridwan.
Perwakilan Ketua CHINCA Mr. Xin Xiuming, menilai bahwa Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang luar biasa, dan sangat antusias untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. “Kami mendorong semangat anggota kami dalam bergabung dalam pembangunan, dan sebagai organisasi kontraktor infrasturuktur Tiongkok, kami juga mau menjalin komunikasi yang baik dengan Indonesia, kami percaya dengan usaha kita dan dukungan dari berbagai pihak, kerjasama dua negara dalam infrastruktur akan berjalan dengan baik,” tambah Mr Xin.
Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia menambahkan hubungan bilateral akan lebih bagus lagi jika dirasakan oleh masyarakat dari kedua belah pihak negara, pelaku bisnis yang akan merealisasikan program dari hubungan bilateral ini.
Kegiatan ini diharapkan untuk mendapatkan informasi kerjasama dalam kerangka Regional Comprehensive Economic Corridor (RCEC) Global Maritime Fulcrum – Belt and Road Initiative antara Indonesia dan Tiongkok serta mendapatkan peluang peluang investasi proyek di bidang infrastruktur, energi, pekerjaan umum dengan melakukan interaksi langsung antara pelaku bisnis Indonesia dan Tiongkok. A01