Denpasar[KP]-Pada Senin (28/3/2022), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar, Moch. Luqman Hakim melakukan kunjungan ke Komando Distrik Militer 1616 Gianyar. Kedatangan tersebut disambut langsung oleh Komandan Distrik Militer 1616 Gianyar, Letkol Inf. Hendra Cipta.
Pada kesempatan tersebut, Moch. Luqman Hakim mewakili Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Kodim 1616 Gianyar yang merupakan salah satu Wajib Pajak KPP Pratama Gianyar. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi serta peran aktif Bendahara Kodim 1616 Gianyar dalam rangka mengamankan penerimaan pajak tahun 2021. “Saya mewakili Plt. Kakanwil DJP Bali, Belis Siswanto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta memberikan apresiasi atas sinergi, kolaborasi, kontribusi serta peran aktif Kodim 1616 Gianyar dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal ini oleh bendahara Kodim 1616 Gianyar. Harapannya hubungan baik ini dapat terjaga untuk tahun – tahun ke depannya” ucap Moch. Luqman Hakim.
Sementara Komandan Kodim 1616 Gianyar, Letkol Inf. Hendra Cipta, bertekad untuk memberikan dukungan penuh kepada KPP Pratama Gianyar selaku unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki wilayah kerja di Bali Timur termasuk kabupaten Gianyar. Dukungan yang dimaksud tidak hanya dalam hal penerimaan negara, namun seluruh program kerja KPP Pratama Gianyar. “Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih banyak atas apresiasi yang telah diberikan. Kami selaku prajurit bangsa siap mendukung KPP Pratama Gianyar untuk mencapai penerimaan negara yang ditargetkan dan juga seluruh program kerja yang ada termasuk di tahun ini dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK)” ucap Dandim 1616 Gianyar.
Diketahui KPP Pratama Gianyar saat ini sedang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK). ZIWBK tersebut merupakan salah satu program kerja KPP Pratama Gianyar dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). A02
