Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilu, Ariyani Soroti Penguatan Pokja PPKS 
Bawaslu Bali Dorong Transformasi JDIH, Perkuat Akses dan Keterbukaan Informasi Hukum bagi Masyarakat 
Gandeng Brimob, Bawaslu Bali Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Situasi Darurat 
Putusan MK 135: Bawaslu Siapkan Strategi Pengawasan Hadapi Potensi Kerawanan Pemilu 
Bawaslu Bali Tekankan Integritas sebagai Fondasi Reformasi Birokrasi 
TERKINI
DAERAH
Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilu, Ariyani Soroti Penguatan Pokja PPKS
Jakarta-Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) menjadi salah satu langkah Bawaslu dalam memperkuat perlindungan di lingkungan kerja. Seiring penerapan kebijakan tersebut...
Bawaslu Bali Dorong Transformasi JDIH, Perkuat Akses dan Keterbukaan Informasi Hukum bagi Masyarakat
Buleleng-Bawaslu Provinsi Bali terus mendorong penguatan pengelolaan layanan hukum di jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai upaya meningkatkan kualitas dokumentasi, publikasi, dan keterbukaan informasi hukum kepada masyarakat....
Gandeng Brimob, Bawaslu Bali Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Situasi Darurat
Denpasar-Bawaslu Provinsi Bali menggandeng Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Bali untuk meningkatkan kesiapsiagaan jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi potensi gangguan keamanan. Pembekalan tersebut dilakukan melalui...
Putusan MK 135: Bawaslu Siapkan Strategi Pengawasan Hadapi Potensi Kerawanan Pemilu
Jembrana-Bawaslu Provinsi Bali mendorong penguatan pemahaman dan kesiapan jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi perubahan desain penyelenggaraan pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan...
Bawaslu Bali Tekankan Integritas sebagai Fondasi Reformasi Birokrasi
Denpasar-Anggota Bawaslu Provinsi Bali sekaligus Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menekankan pentingnya integritas dan kedisiplinan sebagai fondasi reformasi birokrasi...
Salah Data, Hilang Hak Pilih: Ariyani Desak Pengawasan Sejak Dini
Badung- Akurasi data pemilih menjadi salah satu fondasi penting dalam menjamin hak politik masyarakat. Kesalahan dalam pencatatan maupun keterlambatan memperbarui status kependudukan dapat berujung pada...
