Berbicara dalam HUT IWO Bali Ke-1, Koster Akui Banyak Persoalan di Masyarakat Diketahui dari Media Online Dibandingkan Laporan Birokrasi

Denpasar[KP]-Gubernur Bali Wayan Koster segara lugas menyampaikan bahwa selama menjabat sebagai Gubernur Bali selama dua periode ini, banyak persoalan yang terjadi di masyarakat justeru diketahui dari pemberitaan media online. Hal ini disampaikan Koster saat tampil sebagai key note speaker dalam acara HUT IWO Indonesia yang ke-14 dan HUT IWO Bali ke-1 yang digelar di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Minggu siang (30/8/2026). “Selama ini, bila terjadi persoalan di masyarakat, saya tahunya dari pemberitaan media online. Saya tahu pertama dari pemberitaan media online. Sementara birokasi, para kepala dinas sangat lambat menyampaikan laporan,” ujar Koster disambut tepuk tangan meriah hadirin.

Ia menyampaikan, media online terutama anggota IWO Bali dinilai memiliki keunggulan karena mampu menyampaikan informasi hampir bersamaan dengan terjadinya sebuah peristiwa. Peran pers khususnya media online di Bali dinilai sangat penting dalam mengawal pembangunan Bali sehingga media online diharapkan tetap profesional, independen, kritis, dan berpegang pada kode etik jurnalistik.
“Media harus kritis, tetapi juga harus mencerdaskan. Media harus menjalankan fungsi kontrol, tetapi pada saat yang sama mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” kata Koster.

Gubernur Koster mengatakan, perkembangan media saat ini berlangsung sangat cepat seiring pertumbuhan teknologi digital. Menurutnya media memiliki posisi strategis sebagai penghubung pemerintah dengan masyarakat.
“Apa yang dikerjakan pemerintah perlu dikomunikasikan kepada publik. Sebaliknya, aspirasi dan persoalan masyarakat juga dapat diketahui pemerintah melalui pemberitaan,” ungkap Gubernur Bali 2 Periode tersebut.

Meski demikian, Gubernur Koster mengingatkan kerja sama antara media dengan pemerintah tidak boleh menghilangkan independensi pers. “Media tidak harus menjadi seperti perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali. Tidak seperti itu. Media harus tetap bekerja secara natural sesuai sistem, kode etik, dan profesionalismenya masing-masing,” harapnya.

Gubernur Koster juga meminta media menyampaikan informasi secara proporsional dan berdasarkan fakta. “Jangan semuanya negatif, tetapi juga jangan semuanya positif. Media harus tetap berdiri pada fakta,” tegasnya.

Gubernur Koster mengaku aktif membaca media, khususnya informasi yang berkaitan dengan Bali. Bahkan, ia menyebut sejumlah persoalan di masyarakat kerap lebih dahulu diketahuinya dari media online dibandingkan laporan birokrasi.
“Persoalan seperti jalan rusak, gangguan pelayanan publik, hingga berbagai keluhan masyarakat disebut dapat dengan cepat diketahui melalui pemberitaan,” terangnya.

Jika persoalan tersebut menjadi kewenangan Pemprov Bali, Gubernur Koster mengatakan dirinya langsung berkoordinasi dengan kepala perangkat daerah terkait. Sedangkan jika menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota, ia akan menghubungi bupati atau wali kota. “Terus terang, saya sering kali lebih cepat memperoleh informasi dari media dibandingkan laporan dari jajaran pemerintahan sendiri. Ini yang menjadi bahan evaluasi bagi birokrasi,” jelasnya.

Untuk itu, Gubernur Bali asal Desa Sembiran Buleleng ini berharap birokrasi tidak boleh kalah cepat dengan media dalam mengetahui persoalan masyarakat. Sistem kerja pemerintahan juga harus beradaptasi dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan respons cepat.

Gubernur Koster mengaku pembangunan Bali tidak hanya membahas manusia, tetapi juga alam, lingkungan, tumbuhan, hewan, sumber daya, kebudayaan, dan seluruh unsur kehidupan yang saling berkaitan.
“Saya berharap media lebih banyak mengangkat isu yang memiliki dampak bagi masa depan Bali dan tidak memenuhi ruang publik dengan informasi tidak substantif maupun informasi bohong,” tegas Gubernur Bali jebolan ITB Bandung tersebut.