Putusan MK 135: Bawaslu Siapkan Strategi Pengawasan Hadapi Potensi Kerawanan Pemilu
Jembrana[KP]-Bawaslu Provinsi Bali mendorong penguatan pemahaman dan kesiapan jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi perubahan desain penyelenggaraan pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Bali sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Gede Sutrawan, saat menghadiri Rapat Kajian Hukum di Kantor Bawaslu Kabupaten Jembrana, Kamis (12/11/2026).
Dalam arahannya, Gede Sutrawan menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu dicermati secara komprehensif. Menurutnya, putusan ini tidak hanya berbicara mengenai pemisahan waktu pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, tetapi juga memuat berbagai pertimbangan hukum yang memiliki konsekuensi terhadap sistem kepemiluan, termasuk tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu.
Ia menjelaskan bahwa perubahan desain penyelenggaraan pemilu akan berdampak pada pola dan strategi pengawasan. Bawaslu perlu mempersiapkan pengawasan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, termasuk dari aspek kesiapan kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta peningkatan kapasitas jajaran pengawas di setiap tingkatan.
Selain itu, Gede Sutrawan juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Pemenuhan ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif serta penguatan partisipasi perempuan dalam kehidupan demokrasi perlu menjadi perhatian dalam pembaruan regulasi kepemiluan. Bawaslu memiliki peran untuk memastikan ketentuan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana, Made Widiastra, menyampaikan bahwa Rapat Kajian Hukum ini menjadi ruang diskusi untuk memperoleh arahan, pandangan, dan masukan terkait implikasi putusan MK terhadap penyelenggaraan pemilu mendatang. Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), yang membutuhkan kesiapan, koordinasi, dan pengawasan secara berkesinambungan guna memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif.
Pembahasan substansi putusan juga disampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi. Dalam pemaparannya, ia menguraikan pokok-pokok pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, perubahan desain keserentakan pemilu, serta konsekuensinya terhadap sistem penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Ia menekankan perlunya pemahaman terhadap substansi putusan sebagai dasar mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan pengawasan ke depan.
Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana, Pande Made Ady Muliawan, turut menambahkan bahwa lahirnya putusan tersebut menjadi momentum bagi Bawaslu untuk mempersiapkan berbagai aspek, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun teknis pengawasan. Menurutnya, identifikasi terhadap kemungkinan perubahan perlu dilakukan sejak dini agar Bawaslu dapat menyesuaikan tugas, fungsi, dan strategi pengawasan dengan desain penyelenggaraan pemilu mendatang.
Dari perspektif penyelenggara teknis, Anggota KPU Kabupaten Jembrana, I Ketut Adi Angga Ratana, menyampaikan bahwa pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah memberikan ruang bagi penyelenggara untuk lebih memfokuskan persiapan setiap tahapan. Ia juga menjelaskan adanya masa transisi antara kedua penyelenggaraan pemilu, yakni paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu Nasional sebelum pelaksanaan Pemilu Daerah.
Anggota KPU Kabupaten Jembrana, Gusti Ayu Putu Sudiastari, menambahkan bahwa aspek pembiayaan menjadi salah satu persoalan yang perlu dicermati. Pemisahan penyelenggaraan pemilu akan membawa konsekuensi terhadap perencanaan dan kebutuhan anggaran, termasuk pembiayaan tahapan, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan sumber daya manusia.
Diskusi juga melibatkan unsur masyarakat. Perwakilan PMII Kabupaten Jembrana menyoroti potensi persoalan kekosongan kepemimpinan di daerah selama masa transisi serta meningkatnya kebutuhan anggaran akibat perubahan desain penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, perwakilan PERADAH Jembrana mempertanyakan kesiapan Bawaslu dalam mengawasi potensi pelanggaran selama masa transisi, khususnya apabila masa persaingan politik berlangsung lebih panjang dan terdapat kekosongan jabatan kepala daerah.
Berbagai pandangan tersebut memperkaya diskusi mengenai konsekuensi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, sekaligus menunjukkan perlunya pencermatan lebih lanjut terhadap aspek regulasi, kelembagaan, pembiayaan, kesinambungan pemerintahan daerah, dan pengawasan pemilu.
Sebagai tindak lanjut, hasil kajian akan menjadi bahan inventarisasi dan pencermatan terhadap berbagai potensi persoalan hukum serta kebutuhan pengawasan. Bawaslu Kabupaten Jembrana diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan KPU dan pemangku kepentingan terkait, meningkatkan kapasitas jajaran pengawas, serta mempersiapkan strategi pengawasan yang adaptif terhadap perubahan regulasi dan desain penyelenggaraan pemilu.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Bali mendorong agar kajian hukum tidak berhenti pada pemahaman terhadap substansi putusan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan kelembagaan pengawas pemilu dalam menjaga integritas demokrasi, memastikan perlindungan hak politik masyarakat, dan mengawal penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh KPU Kabupaten Jembrana, PC PMII Kabupaten Jembrana, PERADAH Jembrana, serta jajaran Bawaslu Kabupaten Jembrana.
