Bawaslu Bali Dorong Transformasi JDIH, Perkuat Akses dan Keterbukaan Informasi Hukum bagi Masyarakat
Buleleng[KP]-Bawaslu Provinsi Bali terus mendorong penguatan pengelolaan layanan hukum di jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai upaya meningkatkan kualitas dokumentasi, publikasi, dan keterbukaan informasi hukum kepada masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Rapat Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum di Bawaslu Kabupaten Buleleng bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Buleleng. Rabu (11/11/2026)
Dalam kegiatan tersebut, Anggota/Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan, menyampaikan bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Salah satunya adalah pentingnya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar produk-produk hukum Bawaslu semakin dikenal, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan secara luas.
Menurutnya, layanan JDIH tidak hanya mengandalkan website, tetapi juga perlu didukung dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum. Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembaruan produk hukum pada laman JDIH agar dokumen yang telah diterbitkan dapat segera diakses oleh masyarakat. Untuk itu, diperlukan penguatan kolaborasi antara pengelola JDIH Bawaslu dengan instansi pemerintah daerah maupun lembaga terkait dalam mempercepat pertukaran informasi dan pembaruan dokumen hukum.
Gede Sutrawan juga menegaskan bahwa JDIH memiliki peran penting dalam memastikan setiap pelaksanaan tugas, kebijakan, dan tindakan kelembagaan Bawaslu senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Gede Wira Mariyusa, menekankan pentingnya optimalisasi JDIH sebagai sarana penyebarluasan produk hukum sekaligus informasi kelembagaan. Selain itu, pengelolaan penyimpanan dokumen hukum perlu dilakukan secara tertib, sistematis, dan berkelanjutan agar informasi dapat ditemukan kembali dengan mudah.
Sementara itu, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Penanganan Hukum (P3SPH) Bawaslu Provinsi Bali, I Made Aji Swardhana, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran dan perhatian terhadap bidang hukum menjadi tantangan tersendiri. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menyurutkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai amanah kelembagaan. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan JDIH dan advokasi hukum merupakan bagian dari kegiatan bidang hukum yang harus dilaksanakan.
Ia juga menekankan bahwa pengelolaan JDIH lebih banyak dilaksanakan oleh jajaran sekretariat sehingga diperlukan pembagian tugas dan koordinasi yang jelas. Keberadaan Surat Keputusan (SK) Tim Pengelola JDIH menjadi hal penting sebagai dasar administrasi pengelolaan dan perlu diperbarui apabila terdapat perubahan susunan personel. Selain itu, media sosial JDIH diharapkan dikelola secara aktif melalui pembuatan konten edukasi hukum sebagai bagian dari tanggung jawab sosialisasi produk hukum Bawaslu kepada masyarakat.
Dari sisi pengelolaan JDIH di tingkat kabupaten, Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, I Kadek Carna Wirata, menyampaikan bahwa pengelolaan JDIH di Bawaslu Kabupaten Buleleng terus dioptimalkan oleh jajaran pengelola. Meski demikian, masih diperlukan berbagai masukan dan evaluasi untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu dibenahi, mengingat JDIH merupakan layanan informasi hukum yang dapat diakses langsung oleh publik. Ia juga menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Buleleng telah melaksanakan studi tiru ke KPU Kabupaten Buleleng guna memperoleh referensi dan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng, I Ketut Adi Setiawan, turut menjelaskan upaya yang telah dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi kelembagaan. Salah satunya melalui penautan website Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan laman JDIH dan PPID Bawaslu Kabupaten Buleleng. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi serta memudahkan masyarakat dalam menemukan produk hukum dan informasi publik yang dibutuhkan.
Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng lainnya, I Putu Sugi Ardhana, menyampaikan bahwa masih terdapat keterbatasan dokumen dan informasi hukum yang tersedia dalam JDIH. Berbagai kegiatan, baik yang berkaitan dengan aspek yuridis maupun dokumentasi kelembagaan, belum sepenuhnya diketahui masyarakat. Oleh karena itu, website dan media sosial perlu dioptimalkan sebagai sarana publikasi agar masyarakat dapat mengetahui produk hukum, dokumentasi kegiatan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu, baik pada tahapan maupun di luar tahapan Pemilu.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota KPU Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Nyoman Dedy, turut memberikan pandangan mengenai pengelolaan JDIH dalam perspektif administrasi pemerintahan. Ia menyampaikan bahwa JDIH tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen hukum, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan lembaga pemerintahan.
Ia juga mengapresiasi inovasi JDIH Bawaslu melalui penyediaan barcode JDIH di sekolah-sekolah dan kantor desa sebagai upaya memperluas akses informasi hukum kepada masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi sarana untuk mendekatkan layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada publik.
Bawaslu Provinsi Bali berharap pengelolaan JDIH di Bawaslu Kabupaten Buleleng dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. JDIH diharapkan tidak hanya menjadi pusat dokumentasi produk hukum, tetapi juga menjadi sarana edukasi, transparansi, dan keterbukaan informasi yang mampu mendekatkan Bawaslu dengan masyarakat serta mendukung terwujudnya kelembagaan yang tertib hukum, transparan, dan akuntabel.
