Penyandang Disabilitas Gianyar Mendapat Desiminasi HAKI, BRIDA dan Dinsos Fasilitasi Mendapatkan Sertifikat HAKI
Denpasar[KP]-Pemkab Gianyar melalui Dinas Sosial dan BRIDA Gianyar melakukan sosialisasi dan akan memfasilitasi agar karya para disabilitas mendapatkan sertifikasi HAKI. Hal ini dilakukan guna memberikan pemahaman dan perlindungan bagi warga disabilitas yang berkarya dan mendapat sertifikat HAKI. BRIDA Gianyar bersama Dinas Sosial Gianyar memberikan pendampingan secara konsisten kepada para disabilitas agar terus menghasilkan karya. Harapannya, agar terbangun ekosistem inovasi yang inklusif termasuk, menjembatani proses pendaftaran hak kekayaan intelektual, pendampingan teknis, hingga hilirisasi hasil riset bagi Disabilitas.
Kegiatan sosialisasi dan pendampingan dilakukan di Yayasan Cahaya Mutiara Rabu (10/9/2025), dibuka Kepala BRIDA Gianyar, I Ketut Sedana dengan menghadirkan Kakanwil Kemenhum Bali, Eem Nurmanah. Kepala BRIDA Gianyar, Ketut Sedana dalam sambutanya mengatakan kegiatan sosialisasi bukan saja untuk sosialisasi berkait HAKI, juga sebagai ajang berbagi informasi, tetapi juga membangun komitmen bersama untuk lebih peduli terhadap kekayaan intelektual yang kita miliki. Tujuan utama dari kegiatan adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya para peneliti, inovator, pelaku usaha, jajaran pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. “Kekayaan intelektual mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang dan lainnya yang mana semuanya adalah aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat mendorong pertumbuhan inovasi serta daya saing daerah,” jelas Ketut Sedana.
Lebih penting lagi, menurutnya, dengan perlindungan yang tepat, hasil riset dan inovasi yang dikembangkan di daerah oleh masyarakat maka tidak hanya akan memberikan manfaat sosial tetapi juga manfaat ekonomi yang berkelanjutan. “Kami bersama Dinas Sosial mendorong ekosistem inovasi yang inklusif termasuk membantu proses pendaftaran hak kekayaan intelektual, pendampingan teknis, hingga hilirisasi hasil riset termasuk karya warga Disabilitas,” jelasnya. Bahkan kini petunjuk teknis pelayanan KI sudah disiapkan dengan buku huruf Braille.
Pada kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenhum Bali, Eem Nurmanah mengapresiasi kegiatan pemajuan dan perlindungan Kekayaan Intelektual melalui transformasi Artha Karya (Akses Ramah dan Terpadu atas Hasil Karya). “Kegiatan ini dilakukan dengan bersinergi dengan Forum Keluarga Special, Cahaya Ladara Nusantara, dan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia serta seluruh pihak yang sudah sangat antusias dan turut berperan aktif untuk membantu pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dalam hal ini bergerak khusus bagi saudara saudara kita yang difabel,” jelas Eem Nurmanah.
Senada Ketut Sedana, Eem Nurmanah juga menyebut produk karya yang mendapat sertifikat HAKI seperti karya seni baik itu seni lukis, tari, patung, musik serta inovasi lainnya seperti desain produk, maupun karya tulis yang lahir dari tangan-tangan saudara kita yang difabel merupakan bentuk ekspresi intelektual yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai sosial. “Namun, tanpa perlindungan hukum yang memadai, hasil karya tersebut rawan ditiru, dimanfaatkan, atau bahkan dikomersialisasikan oleh pihak lain tanpa izin,” jelas Nurmanah.
Perlindungan kekayaan intelektual bagi saudara saudara disabilitas menjadi penting agar karya-karya mereka mendapatkan pengakuan hukum dan jaminan hak moral maupun hak ekonomi. Melalui sistem kekayaan intelektual, penyandang disabilitas dapat mendaftarkan hak cipta, merek, desain industri, maupun paten atas temuan atau inovasi yang mereka hasilkan. “Dengan demikian, mereka memperoleh kepastian hukum, akses ekonomi, serta penghargaan atas kerja keras dan kreativitasnya,” bebernya.
Hadir dalam kegiatan sosialisasi DPC Perhimpunan Tuna Netra Bali, Yayasan Cahaya Mutiara Hati, SLB 1 Gianyar, Yayasan Bakti Senang Hati, Yayasan Widya Guna dan pejabat terkait di Pemkab Gianyar.
