Ditanya Sejumlah Isu Terkini Soal Bali Koster Tolak Menjawab Sejumlah Pertanyaan Wartawan Usai Sidang Paripurna DPRD Bali
Denpasar[KP]- Gubernur Bali Wayan Koster tidak memberikan tanggapan dan jawaban sedikit pun atas sejumlah pertanyaan wartawan usai menghadiri sidang paripurna DPRD Bali, Senin (19/1/2026). Seusai sidang, Koster tampak langsung meninggalkan ruang rapat tanpa berhenti untuk sesi wawancara. Padahal sebelumnya, oleh pihak Humas Pemprov Bali, awak media diarahkan untuk menunggu di bawa tangga bila ingin melakukan sessie wawancara dengan gubernur asal Buleleng ini.
Sejumlah wartawan yang telah menunggu di bawah tangga berupaya meminta keterangan terkait beberapa isu penting seperti isu pariwisata Bali yang menjadi Top Destinations Travelers’ namun saat yang sama ada juga berita tentang Bali sebagai salah satu destinasi yang mulai ditinggalkan, isu soal sampah dan kemacetan, soal tata ruang dan lahan sawah yang dilindungi (LSD), soal izin Pelabuhan Marina di Serangan dan LNG dan berbagai isu lainnya yang harus dijelaskan dengan transparan oleh Gubernur Bali Wayan Koster.
Bukannya menjawab pertanyaan, Koster malah berteriak saat menuruni tangga bahwa sudah ada yang menunggu. “Sudah ada yang menunggu. Tahan dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu,” ujarnya sambil berjalan begitu cepat menuju mobil dinasnya dengan didampingi oleh para ajudannya. Gubernur Bali itu memilih berjalan menuju kendaraan dinasnya tanpa memberikan pernyataan. Beberapa pejabat yang mendampingi Koster juga tidak memberikan penjelasan tambahan kepada media. Situasi tersebut membuat awak media hanya dapat merekam momen ketika Koster berlalu meninggalkan area ruang sidang DPRD Bali.
Salah seorang jurnalis yang tidak mau disebutkan namanya mengaku kesal dengan aksi Gubernur Bali Wayan Koster yang tidak mau menjawab pertanyaan sejumlah awak media. “Kami sudah diarahkan untuk menunggu di bawah tangga. Namun ternyata Gubernur Bali Wayan Koster tidak mau dikonfirmasi,” ujarnya. Wartawan berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan lebih lanjut agar informasi terkait hasil dan arah kebijakan sidang paripurna dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat.
