Hak Pilih Rentan Terabaikan, Bawaslu Bali Desak Sinkronisasi Data TNI-Polri
Jakarta[KP]-Belum optimalnya sinkronisasi data perubahan status personel TNI dan Polri masih menjadi salah satu persoalan yang mempengaruhi kualitas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan data pemilih belum sepenuhnya mencerminkan perubahan status warga negara yang telah memasuki masa purnatugas maupun masyarakat sipil yang beralih menjadi anggota TNI atau Polri.
Persoalan tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, saat mengikuti Penguatan Kelembagaan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat serta Evaluasi Prioritas Nasional Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta, Senin (20/7/2026). Menurutnya, pembaruan daftar pemilih yang akurat hanya dapat terwujud apabila setiap perubahan status kependudukan dapat segera terintegrasi ke dalam sistem administrasi.
Ariyani menjelaskan bahwa perubahan status personel TNI dan Polri merupakan salah satu aspek yang memerlukan perhatian bersama. Anggota yang memasuki masa purnatugas kembali memiliki hak pilih sebagai warga negara, sementara masyarakat sipil yang diangkat menjadi anggota TNI atau Polri mengalami perubahan status yang juga harus segera tercermin dalam data kependudukan. Apabila proses tersebut belum berjalan optimal, maka ketidaksesuaian data pemilih berpotensi terus berulang.
“Bawaslu tidak hanya mengawasi daftar pemilih ketika tahapan pemilu dimulai. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan agar setiap perubahan status penduduk dapat tercermin dalam data pemilih. Karena itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antarinstansi agar setiap perubahan data administrasi dapat segera terakomodasi,” ujar Ariyani.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas data pemilih, Bawaslu Bali telah membangun koordinasi dengan jajaran PT ASABRI terkait mekanisme pembaruan data anggota TNI yang memasuki masa pensiun. Dari koordinasi tersebut, Bawaslu memperoleh gambaran bahwa masih terdapat personel purnatugas yang belum melakukan pembaruan data kependudukan setelah kembali berstatus sebagai warga sipil. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan sosialisasi sekaligus percepatan pembaruan administrasi agar perubahan status dapat segera tercatat.
Menurut Ariyani, pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kualitas data pemilih tidak hanya bergantung pada kerja penyelenggara pemilu, tetapi juga dipengaruhi efektivitas koordinasi dan pertukaran data antarlembaga. Semakin cepat perubahan data kependudukan diproses, semakin besar pula peluang terciptanya daftar pemilih yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perlindungan hak konstitusional warga negara.
“Pengawasan akan semakin optimal apabila setiap hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pembaruan data yang berlangsung tepat waktu. Dengan demikian, upaya bersama untuk menjaga akurasi data pemilih dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perlindungan hak pilih masyarakat,” tegas Ariyani.
Ia menambahkan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi yang kuat dalam pengelolaan administrasi kependudukan menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap warga negara memperoleh hak pilihnya secara tepat pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029. Forum nasional tersebut sekaligus menjadi ruang evaluasi dan konsolidasi bagi jajaran Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu se-Indonesia dalam memperkuat strategi pengawasan pemutakhiran data pemilih. Selain Ketut Ariyani, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna serta Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Bali, Ni Luh Supri Cahayani.
