Keterwakilan Perempuan dalam Politik Tak Cukup Sekadar Memenuhi Kuota, Ariyani Dorong Penguatan Kapasitas

Denpasar[KP]-Keterlibatan perempuan dalam politik tidak semestinya berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif pencalonan atau keterwakilan dalam lembaga politik. Lebih dari itu, perempuan perlu memiliki kapasitas, gagasan, serta keberanian untuk mengambil peran dalam menentukan arah kebijakan publik. Partisipasi tersebut juga menjadi bagian penting dalam memastikan demokrasi berjalan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, dalam diskusi secara daring bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Bali yang membahas ruang dan peluang perempuan dalam politik, Jumat (13/11/2026).

Menurut Ariyani, demokrasi tidak dapat dibangun hanya dengan mengandalkan partisipasi kelompok tertentu. Perempuan memiliki posisi yang sama pentingnya dalam proses demokrasi, baik sebagai pemilih, peserta politik, maupun penyelenggara Pemilu. Namun, kesempatan yang telah tersedia belum sepenuhnya diikuti dengan keberanian dan kemauan perempuan untuk mengambil peran di dalamnya.

Ia menilai, keterlibatan perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu perlu terus diperkuat. Sebab, keberagaman perspektif dalam penyelenggaraan demokrasi turut menentukan kualitas kebijakan dan pengawasan yang dihasilkan. Kehadiran perempuan bukan sekadar persoalan keterwakilan secara kuantitatif, melainkan juga upaya menghadirkan pengalaman dan perspektif yang lebih beragam dalam menjaga proses demokrasi.

Menanggapi tantangan perempuan yang ingin terjun ke dunia politik, Ariyani mengingatkan agar perempuan tidak menjadikan keterbatasan finansial sebagai satu-satunya ukuran kemampuan untuk menduduki posisi strategis, termasuk di lembaga legislatif. Menurutnya, kekuatan seorang calon wakil rakyat tidak hanya ditentukan oleh sumber daya ekonomi, tetapi juga oleh kualitas gagasan, ideologi, serta program yang ditawarkan kepada masyarakat.

“Perempuan jangan pernah berkecil hati. Kemampuan untuk duduk di legislatif bukan hanya tentang finansial, tetapi juga tentang gagasan dan ideologi yang diusung. Program apa yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat dan bagaimana meyakinkan bahwa program tersebut mampu membangun masyarakat dalam skala yang lebih luas,” ujar Ariyani.

Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat tidak hadir secara instan. Kepercayaan tersebut perlu dibangun melalui kapasitas, kepekaan terhadap persoalan publik, serta kemampuan memahami kebutuhan masyarakat. Karena itu, perempuan yang ingin mengambil peran dalam politik perlu terlebih dahulu mengenali nilai tawar yang dimilikinya. Bukan semata-mata berani mencalonkan diri, tetapi juga mampu menunjukkan alasan mengapa masyarakat layak memberikan kepercayaan kepadanya.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah perspektif lain turut mengemuka. Ketut Suartini menyoroti masih kuatnya pengaruh budaya, dukungan keluarga, dan keterbatasan waktu akibat tanggung jawab domestik yang kerap menjadi tantangan perempuan untuk memasuki dunia politik. Ia melihat media sosial sebagai salah satu ruang yang dapat dimanfaatkan perempuan untuk membangun personal branding, memperkenalkan gagasan, serta memperluas jangkauan komunikasi dengan masyarakat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kemampuan finansial.

Sementara itu, Revi Puspitasari menyoroti pentingnya pembenahan sistem kaderisasi partai politik agar keterlibatan perempuan tidak hanya bersifat pragmatis menjelang Pemilu. Menurutnya, keterwakilan perempuan perlu dibangun melalui proses kaderisasi yang berkelanjutan, sehingga perempuan tidak sekadar ditempatkan untuk memenuhi persyaratan administratif pencalonan, tetapi benar-benar dipersiapkan sebagai aktor politik yang memiliki kapasitas dan daya juang.

Perspektif lain yang tidak kalah penting adalah perlunya pemahaman gender dalam pengawasan Pemilu. Pengawasan terhadap dugaan pelanggaran yang menyasar perempuan membutuhkan kepekaan khusus, sebab bentuk kekerasan, intimidasi, maupun tekanan terhadap perempuan dalam proses politik tidak selalu mudah dikenali. Tanpa perspektif gender yang memadai, sejumlah persoalan tersebut berpotensi luput dari perhatian pengawas Pemilu.

Diskusi ini memperlihatkan bahwa penguatan peran perempuan dalam demokrasi tidak cukup dilakukan dengan membuka akses dan kesempatan. Diperlukan pula lingkungan politik yang mendukung, kaderisasi yang berkelanjutan, perlindungan terhadap perempuan, serta peningkatan kapasitas agar perempuan mampu mengambil bagian secara substantif dalam setiap proses demokrasi.