November 18, 2026

Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Dampak Buruk Rencana Pembangunan PLTGU Celukan Bawang Bali

0
IMG-20261117-WA0007

Denpasar[KP]-Gabungan sejumlah organisasi masyarakat sipil lokal
dan nasional yang bergerak dalam
upaya penyelamatan lingkungan dan pembelaan hak-hak sipil di
Indonesia melakukan kampanye langsung dan penyerahan surat pernyataan bersama
(joint statement) kepada Konsulat
Jenderal Jepang di Denpasar, Senin sore (16/11/2026). Pernyataan bersama ini mendesak Pemerintah Jepang dan lembaga pembiayaan publiknya agar
membatalkan rencana keterlibatan Jepang dalam pendanaan dan pembangunan PLTGU Celukan Bawang di Bali Utara, berdasarkan penandatanganan perjanjian pengembangan bersama (joint development agreement) PT PLTG Celukan Bawang dan Electric Power Development Co., Ltd. (J-POWER) di bawah skema Asia Zero Emission Community (AZEC) pada 2025.

Koalisi menyerukan agar Pemerintah Jepang untuk berhenti mempromosikan dan mendanai ekspansi bahan bakar fosil di kawasan Asia melalui skema AZEC dan Partnership On Wide Energy
and Resources Resilience (POWERR Asia). Pembangkit gas gosil hanya akan memperburuk krisis iklim yang semakin parah dan meluas dirasakan dampaknya. “Mendesak Pemerintah Jepang agar membatalkan rencana keterlibatan dalam pendanaan dan pembangunan PLTGU Celukan Bawang di Bali Utara. Lebih jauh kami juga mendorong Pemerintah Jepang agar berhenti mempromosikan dan
mendanai ekspansi bahan bakar fosil di kawasan Asia melalui skema Asia Zero
Emission Community (AZEC) dan Partnership On Wide Energy and Resources Resilience (POWERR Asia)”, ungkap Wahyu Widianto, Manajer Advokasi Rhizoma Indonesia.

Pemantauan lapangan dan kajian terhadap rencana pembangunan PLTGU Celukan Bawang Kabupaten Buleleng Bali menunjukkan sejumlah ancaman terhadap perekonomian maupun
lingkungan di wilayah pesisir, termasuk terhadap keberadaan terumbu karang dan lumba-lumba di kawasan Bali Utara. Kajian yang sama juga menunjukkan akses informasi dan keterlibatan masyarakat yang minim. “PLTGU Celukan Bawang memiliki dampak merusak tidak hanya pada masyarakat
disekitar, tapi juga biodiversitas kawasan. Setidaknya 44% area penangkapan ikan akan berhimpitan langsung dengan jalur kapal. Selain itu 18 titik lokasi pengamatan lumba-lumba akan menjadi kawasan dengan sensitifitas tinggi. Bahkan beberapa
lokasi ditemukan polusi sonar bisa melewati ambang gangguan perilaku mamalia laut hingga 170 dB, yang akan membuat lumba-lumba kehilangan arah dan stress. Belum lagi kerusakan lain seperti coral bleaching. Jepang sebagai negara yang selama ini dikenal memiliki kepedulian lingkungan yang tinggi, harus bisa menjadi contoh dalam
usaha pencegahan kerusakan yang mengancam biodiversitas ini,” ujar Mandhara Brasika, dosen Ilmu Kelautan, Universitas Udayana yang juga menolak pembangunan PLTGU Celukan Bawang.

Koalisi juga menyampaikan tuntutan agar seluruh informasi proyek dibuka kepada publik, termasuk dokumen perjanjian, kajian dampak lingkungan dan sosial, serta skema pembiayaan, dalam bahasa dan format yang mudah diakses masyarakat terdampak; menjamin keterlibatan yang bermakna dari masyarakat pesisir dan warga terdampak di Bali Utara sebelum keputusan apapun diambil, termasuk hak untuk menolak; melindungi ekosistem pesisir dan laut Bali Utara, termasuk terumbu karang dan lumba-lumba, dari ancaman pembangunan dan operasional pembangkit, serta mengalihkan dukungan pendanaan ke energi terbarukan yang adil dan dikelola
secara demokratis, untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi. “Kepemimpinan Jepang dalam agenda perubahan iklim global diuji dalam pelaksanaan transisi energi yang cepat dan berkeadilan. Pendanaan Jepang untuk proyek gas akan membuktikan sebaliknya. Sudah rahasia umum bahwa gas sebagai
energi fosil tidak lebih dari distraksi atas solusi krisis sesungguhnya yaitu energi
terbarukan serta perubahan sistem yang mendorong pemulihan ekosistem dan pada akhirnya perbaikan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat.” tandas Sisilia Nurmala Dewi, Indonesia Country Manager 350.org.

Beberapa temuan kunci dalam kajian tersebut antara lain, jalur kapal LNG diperkirakan memotong 44,24% area tangkapan nelayan, 18 dari 123 titik pengamatan lumba-lumba berada pada kelas sensitivitas tertinggi terhadap peningkatan lalu lintas kapal. Kebisingan bawah air dari kapal tanker LNG berpotensi melampaui ambang batas gangguan bagi mamalia laut sebesar 120 dB re 1 µPa (pedoman NOAA NMFS) di lima titik lokasi pengamatan lumba-lumba.

Satu lokasi terumbu karang terletak sekitar 500 m dari titik pembuangan air hangat (estimasi), di mana kenaikan suhu sebesar 1–2°C berisiko menyebabkan pemutihan karang (pedoman NOAA Coral Reefs Watch).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *