Agustus 3, 2026

Penjelasan dan Klarifikasi Hasan Nasbi Soal Londo Ireng Lebih Biadab dengan Menggunakan Logika Sesat

0
IMG-20260801-WA0051

Denpasar[KP]-Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bali Emanuel Dewata Oja menyesalkan penjelasan Hasan Nasbi soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang  ‘Londo Ireng’ terhadap media dan sejumlah LSM. Pria yang lebih dikenal dengan panggilan Edo ini menilai, penjelasan Hasan Nasbi bukan membuat publik semakin teredukasi dengan baik tetapi malah sebaliknya memamerkan akal licik dan biadab. Edo mengaku sudah melihat tayangan Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto Hasan Nasbi melalui sebuah video pendek. “Setelah melihat tayangan video itu, sangat disesalkan seorang penasihat khusus presiden ternyata tidak memiliki kemampuan berpikir dan apalagi kemampuan komunikasi yang baik. Bagaimana mungkin Hasan Nasbi menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dengan analogi contra flow. Siapa yang menginginkan satu arah dan kemudian ada yang berlawanan arah lalu di marah-marah. Siapa yang menginginkan dua arah dan kemudian ada yang ingin satu arah. Pertanyaan siapa ini yang seharusnya dijelaskan penasihat yang terhormat Hasan Nasbi,” ujarnya saat dikonfirmasi di Denpasar, Sabtu (1/8/2026).

Menurut Edo, ketika seorang Hasan Nasbi melontarkan analogi ‘Orang yang berjalan melawan arah pada jalan satu arah” atau contraflow maka pada saat yang sama penasihat presiden tersebut telah berpikir lebih biadab dari esensi Londo Ireng yang sesungguhnya. Hasan Nasbi membuat ilustrasi bahwa wartawan dan beberapa kelompok kritis lainnya yang mengkritisi kebijakan pemerintah sebagai tindakan contraflow atau berjalan melawan arah pada jalan satu arah. Pertanyaan bodoh saja, bukan kah sebaliknya, bahwa pelontar Londo Ireng itu adalah orang yang tidak mau dikritik, harus berjalan satu arah, tidak boleh ada yang lawanan arah.

Pria yang juga pengamat komunikasi publik Bali ini meminta kepada Hasan Nasbi agar lebih cerdas dan edukatif dalam mengklarifikasi pernyataan Prabowo Subianto tentang Londo Ireng. Sebab, klarifikasi Hasan Nasbi dengan melontarkan analogi ‘Orang yang berjalan melawan arah pada jalan satu arah” atau contraflow, justru lebih biadab dari stigma ‘Londo Ireng”  yang diungkap Presiden Prabowo. “Analogi ini justeru lebih biadab dari pernyataan Prabowo Subianto soal Londo Ireng,” ujarnya.

Menurut dia, jika analogi Hasan Nasbi diletakkan dalam perspektif kebebasan Pers dan demokrasi, maka mengatakan kelompok kritis termasuk Pers memaksa melakukan gerakan contraflow atau melawan arah adalah tuduhan serius. Dikatakan, analogi yang diungkap Hasan Nasbi ini adalah bentuk delegitimasi sistemik terhadap fungsi pers dan demokrasi.  Karena sebagai pejabat istana,  Hasan Nasbi telah memosisikan gerak laju arah pemerintah sebagai “jalan satu arah yang sah”.
Akibatnya, siapa pun yang memberikan perspektif berbeda atau melakukan investigasi, dianggap sengaja menabrak arus. “Pembelaan atas stigma londo ireng yang disampaikan Hasan Nasbi ini malah memperkeruh suasana. Ini penyerangan terhadap esensi dasar pengawasan kekuasaan oleh Pers,” ujarnya.

Dikatakan, Hasan Nasbi harusnya memahami hubungan antara wartawan atau rakyat, dengan pemerintah, bukan jalan satu arah, melainkan mekanisme kontrol horizontal dalam sistem pengawasan. Di mana kedudukan pengawas dan pihak yang diawasi berada dalam posisi yang setara atau sejajar. “Anlogi Hasan Nasbi ini juga berpotensi memunculkan Fenomena Chilling Effect (Efek Gentar) bagi Pers. Dan, ini bertentangan dengan salah satu variabel penting dalam mengukur kebebasan pers yaitu tidak adanya rasa takut wartawan saat mempublikasikan kebenaran,’ ujar Edo.

Lebih lanjut ikatakan, analogi bahwa pengkritik adalah “orang yang melanggar lalu lintas atau melawan arah” secara tidak langsung memberikan stigmatisasi bahwa kritik terhadap penguasa merupakan tindakan ilegal atau menyalahi aturan sosial. “Ini sangat berbahya bagi kebebasan pers. Dialektika Pers dengan pemerintah itu memang harus dua arah, bukan satu arah. Balaslah kritik Pers dengan menyuguhkan data atau fakta tentang kebijakan pemerintah yang terkait, bukan dengan cara konfrontatif seperti analogi Hasan Nasbi,’ pungkas Edo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *