Polda Bali Kumpulkan Kaum Milenial Bicara Soal Kepemimpinan dan Keamanan Berlalulintas
Denpasar [KP]-Polda Bali melalui Direktorat Intelkam menggelar Forum Diskusi Group (FDG) bertajuk “Mewujudkan Milenial Taat Berlalu Lintas dan Berpolitik yang Santun Menuju Indonesia Gemilang” di Aston Hotel Denpasar, Sabtu (19/1). FDG tersebut dibuka langsung oleh Wakil Direktur Intelkam Polda Bali AKPB Dwi Wahyudi. Hadir dalam kegiatan tersebut para kaum milenial dari berbagai elemen masyarakat di Bali seperti Ketua dan anggota BEM 5 perguruan tinggi di Kota Denpasar, dari organisasi keagaman seperti Pemuda Hindu, NU, Muhamadyah, pemuda etnis nusantara, Pemuda Pancasila, Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi, Organisasi Buldog, Bambu Kuning, pegiat media sosial, Porgasi Bali dan sebagainya. Peserta yang hadir berjumlah ratusan orang.
Wadir Inttel Polda Bali AKBP Dwi Wahyudi dalam arahannya mengatakan, jika kaum milenial memiliki peran penting di era saat ini. “Makanya hari ini kita berkumpul. Kita berdiskusi dengan tema tentang ‘Taat Berlalu Lintas dan berpolitik Santun Demi Indonesia Gemilang’. Sekilas kelihatan tidak ada hubungannya antara taat berlalu lintas dengan berpolitik santun. Namun dalam prakteknya, keduanya sering dilanggar. Anak-anak muda kalau kampanye konvoi tidak menggunakan helm. Sepeda motornya, ban dari Yamaha, bodynya dari Suzuki, mesinnya dari Honda. Knalpotnya dicopot. Surat-surat tidak ada. Ditanya polisi bingung. Itulah kaum milenial. Makanya hari ini kita undang, kita diskusikan,” ujarnya.
Lalu apa hubungannya dengan politik santun demi Indonesia gemilang. Kaum milenial perlu belajar mulai dari berlalu lintas yang aman dan nyaman, juga belajar berpolitik santun. Karena kaum milenial akan menjadi agen pembangunan masa depang Indonesia yang gemilang. “Apa yang kita bicarakan hari ini, untuk jangka pendeknya adalah menghadapi kegiatan Pemilu 17 April besok. Untuk jangan panjangnya adalah nanti setelah 5 tahun dari sekarang, apa yang diidekan hari ini akan menjadi pegangan atau pedoman bagi dirinya. Sehingga apa yang mereka lakukan sekarang harus terarah dan terukur. Sekilas memang tidak ada kaitannya dengan politik. Di saat kampanye mereka mengaku digerakan oleh partai, konvoi sepeda motor, melanggar lalu lintas dan seterusnya. Apakah hanya sebatas itu kaum milenial kita saat ini. Peran politik hanya sebatas itu. Mereka bangga dengan itu. Itu bukan sebuah pembelajaran politik yang santun,” ujarnya.
Selain itu, berpolitik santun juga berperang melawan hoaks. Kaum milenial tidak mudah percaya dengan berita hoaks. Kaum milenial belajar data, belajar fakta, belajar menganalisa, mencermati, siapa yang harus dipilih. “Kami tidak mengajak mereka untuk berpolitik praktis, mereka mau memilih siapa itu urusan pribadi. Kami hanya mau agar kaum milenial berpolitik santun, berlalu lintas santun, tidat mudah digerakan oleh partai, oleh calon dan sebagainya,” ujarnya.
Ketua KPUD Bali Dewa Gede Agung Lidartawan tampil sebagai pembicara dalam FDG tersebut. “Rencananya kita akan memecahna rekor dalam kampanye rapat umum. Seluruh penyanyinya wajib nyanyi. Semua dikumpulkan di Kota Denpasar dari berbagai kabupaten di Bali.” Ujarnya. Ia meminta agar dalam kampanye tidak menggunakan helm. Bunyi sana-sini. Ini tidak beraturan,” ujarnya.
Ketua KPUD Bali Dewa Agung Gede Agung Lidartawan yang tampil sebagai salah satu narasumber mengatakan, saat ini ada 24 ribu warga Bali sudah terpapar virus sosiialisasi tentang kepemiluan secara langsung. “Hanya persoalan apakah jumlah 24 ribu ini juga menyebarkan virus yang sama atau tidak itu perlu data akurat. Kami berharap minimal jumlah ini menjelaskan ke keluarganya, tetangganya, lingkungannya, sehingga paparan virus kepemiluan ini bisa lebih banyak lagi,” ujarnya. Pihaknya sudah merekrut 55 relawan demokrasi (Relasi) perkabupaten. Jumlahnya sekitar 500 orang lebih. Jumlah ini akan turun dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu menjelaskan tentang Pemilu dan demokrasi. “Kami juga akan mengundang para rektor di Bali. Kami minta agar mahasiswanya akan ada KKN khusus Pemilu,” ujarnya.
Terkait dengan personil, KPUD Bali sudah melatih para KPPS. Dan dipastikan KPPS tidak boleh dua periode karena rawan kecurangan dan keberpihakan. “Ini sesuai dengan instruksi KPU Pusat bahwa KPPS itu tidak boleh dua periode,” ujarnya. Dengan berbagai upaya tersebut, pihaknya optimis jika partisipasi peserta di Bali bisa mencapai 80 persen. A05
