Salah Data, Hilang Hak Pilih: Ariyani Desak Pengawasan Sejak Dini

Badung[KP]- Akurasi data pemilih menjadi salah satu fondasi penting dalam menjamin hak politik masyarakat. Kesalahan dalam pencatatan maupun keterlambatan memperbarui status kependudukan dapat berujung pada persoalan yang lebih serius, mulai dari warga yang memenuhi syarat tetapi tidak tercatat hingga mereka yang sudah tidak memenuhi syarat masih masuk dalam daftar pemilih. Karena itu, pengawasan pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara berkelanjutan, tanpa harus menunggu tahapan pemilu dimulai.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menegaskan bahwa perlindungan hak pilih tidak dapat dimulai hanya ketika pemilu semakin dekat. Menurutnya, memastikan setiap warga yang memenuhi syarat terakomodasi dalam daftar pemilih merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan sejak dini. Data pemilih bukan sekadar kumpulan angka dalam administrasi pemilu, melainkan representasi warga negara yang memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan melalui suara mereka.

“Jangan sampai masyarakat baru mengetahui hak pilihnya bermasalah ketika pemilu sudah di depan mata. Satu orang yang memenuhi syarat tetapi tidak tercatat merupakan persoalan yang harus diperhatikan. Begitu pula ketika warga yang sudah tidak memenuhi syarat masih tercantum dalam daftar pemilih. Keduanya menunjukkan pentingnya pemutakhiran data yang akurat dan pengawasan yang tidak boleh berhenti,” tegas Ariyani.

Ariyani juga mengingatkan bahwa persoalan data pemilih tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada penyelenggara pemilu. Perubahan status kependudukan berlangsung setiap waktu, mulai dari warga yang meninggal dunia, berpindah domisili, memasuki usia pensiun dari TNI/Polri, hingga warga sipil yang beralih status menjadi anggota TNI/Polri. Perubahan tersebut harus diikuti dengan pembaruan data agar daftar pemilih benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, partai politik juga memiliki kepentingan sekaligus tanggung jawab untuk ikut mengawal pemutakhiran data pemilih. Ariyani mendorong agar partai politik tidak hanya menaruh perhatian pada daftar pemilih ketika tahapan pemilu berlangsung, tetapi turut aktif memberikan informasi dan mencermati potensi ketidaksesuaian data sejak masa non-tahapan. Pengawasan yang melibatkan banyak pihak akan memperluas ruang koreksi sekaligus mencegah persoalan baru muncul ketika pemilu dilaksanakan.

Pentingnya pengawasan sejak dini tercermin dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Badung sepanjang 2026. Dalam Rapat Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Badung, Kamis (12/11/2026), terungkap sebanyak 85 data pemilih memerlukan perbaikan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui pencermatan data dan uji petik langsung ke rumah-rumah warga dengan metode sampling. Langkah tersebut bertujuan mencocokkan data pemilih dengan kondisi faktual, termasuk memastikan warga yang masih memenuhi syarat tetap terakomodasi meskipun sedang berada di luar negeri, serta memastikan warga yang telah meninggal dunia tidak lagi tercatat sebagai pemilih. Menurutnya, pengawasan ini juga membutuhkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti kepolisian, kejaksaan, TNI, dan imigrasi.

Dari hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Badung telah melaksanakan 24 kali uji petik dan 11 kali pengawasan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas). Bawaslu Badung juga menyampaikan enam saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Badung yang mencakup 85 data pemilih. Seluruh saran perbaikan tersebut telah direspons untuk ditindaklanjuti.

Adapun 85 data tersebut terdiri atas 39 pemilih baru dari kalangan pensiunan TNI/Polri, 28 pemilih tidak memenuhi syarat karena beralih status dari sipil menjadi anggota TNI/Polri, 14 pemilih meninggal dunia, dua pemilih baru pindah masuk, serta dua pemilih pindah domisili. Rincian ini menunjukkan bahwa dinamika kependudukan perlu diikuti dengan pembaruan daftar pemilih secara konsisten agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi sebenarnya.

Bagi Bawaslu Bali, pengawasan PDPB pada masa non-tahapan merupakan langkah pencegahan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki persoalan data sebelum memasuki tahapan pemilu. Upaya tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa menjaga hak pilih bukan pekerjaan sesaat menjelang pemungutan suara. Ketepatan data, keterbukaan informasi, serta keterlibatan seluruh pihak menjadi bagian penting dalam memastikan tidak ada hak politik masyarakat yang terabaikan akibat persoalan administrasi.