Ombudsman Bali Sentil Kesimpangsiuran Data Vaksinasi di Bali
Denpasar[KP]-Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali melakukan evaluasi dan monitoring proses vaksinasi di seluruh Bali bertempat di Kantor Ombudsman Bali, Senin (8/2/2021). Ada pun sampel yang diambil adalah Kota Denpasar. Selain keterbatasan SDM Ombudsman yang tidak mampu menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Bali, juga karena Kota Denpasar dianggap sebagai penyumbang kasus positif terbanyak di Bali. Dalam monitoring tersebut, ORI Bali menghadirkan beberapa pihak diantaranya Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, beberapa Puskesmas Kota Denpasar sebagai pelaku lapangan dan beberapa stakeholder lainnya.
Kepala Ombudsman Bali Umar Ibnu Alkhatab mengatakan, secara umum vaksinasi untuk tenaga kesehatan (nakes) di Kota Denpasar telah berjalan dengan baik. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali menyampaikan apresiasi atas hasil pencapaian tersebut. Namun demikian pihaknya melihat vaksinasi ini belum merambah semuanya. Karena ada persyaratan yang harus dipenuhi. “Jadi ORI Bali sangat berkepentingan tentang vaksinasi ini untuk menggambarkan ke publik, bagaimana kinerja petugas dan efektifitas vaksin,” ujarnya. Kendatipun vaksinasi belum diketahui efektifitas hasilnya, namun minimal dalam pelaksanaan pencegahan virus corona.
Umar menyampaikan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi adalah soal data. Dari data yang dikumpulkan ORI Bali, terjadi beberapa kendala dalam vaksinasi terutama soal data. Data riil di lapangan dengan data yang ada di aplikasi mengalami perbedaan. Diantaranya pada aplikasi PCARE BPJS yang sering terjadi kesulitan input data, adanya perubahan jadwal, stok vaksin, serta kendala lainnya. “Ini soal data yang tidak cocok. Misalnya di lapangan mereka merasa jumlah Nakes sudah divaksin tetapi laporan di aplikasi tidak terbaca. Penyebabnya banyak, bisa belum diinput, tidak diinput, atau salah input data. Data ini bisa mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan penanganan selanjutnya,” ujarnya. Untuk itu Ombudsman Bali meminta agar seluruh stakeholder segera melakukan perbaikan dan pencocokan data.
Sementara terkait pengakuan nakes yang telah divaksin, Umar mengaku bahwa vaksinasi berjalan cepat, lancar, dan tidak sakit saat divaksin. Kendatipun telah divaksin, para nakes juga mengaku akan selalu menerapkan protokol kesehatan, dan mengedukasi masyarakat bahwa vaksinasi ini aman bagi masyarakat. ORI Bali menyarankan kepada Dinas Kesehatan agar melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan tentang kendala aplikasi PCARE. Berikut juga publikasi transparansi kepada masyarakat terkait sarana prasarana pendukung vaksinasi. “Ini adalah hasil monitoring yang kami lakukan,” ungkap Umar. A01