Penolakan Bali Terhadap KB Terus Menggelinding
Denpasar [KP]-Penolakan Gubernur Bali I Wayan Koster terhadap program KB yang membatasasi kelahiran anak di Bali terus menggelinding. Sehari sebelumnya, Koster mengatakan, Bali tidak boleh hanya cukup dua anak, karena akan menghilangkan nama Bali yakni Nyoman dan Ketut. Koster kuatir jika program di berhasil di Bali maka penduduk Bali semakin tahun akan semakin hilang dan nama Nyoman dan Ketut akan hilang dari pulau seribu pura ini.
Penolakan Gubernur Koster rupanya tercium oleh pihak terkait yang berkecimpung dalam Program Keluarga Berencana (KB). Direktur Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) BKKBN Sugiono, pada Pertemuan Advokasi dan KIE bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kampung KB di Prime Plaza Hotel Sanur Denpasar, Rabu (5/12) mengatakan, program KB jangan diidentikkan dengan alat kontrasepsi yang memaksa pasutri untuk membatasi hanya memiliki dua anak. Program KB telah direvitalisasi dengan tagline, kalau terencana semua akan lebih mudah. Terkait dengan statemen penolakan program KB di Bali, Sugiono berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang benar tentang program KB. “Prinsip dari program ini adalah keluarga yang terencana. Mulai dari perencanaanpernikahan hingga kelahiran anak dan jumlah anak. Kalau terencana, semuanya akan lebih mudah,” ujarnya.
Hal senada diutarakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Catur Sentana. Ia mengatakan bahwa Program KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga. “Jadi tak ada paksaan atau dibatasi hanya dua anak. Jumlah anak ideal dalam keluarga disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan, kesehatan reproduksi dan dukungan ekonomi,” ujarnya.
Untuk itu, dia sangat mengharapkan peran tokoh agama, tokoh adat memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan program kependudukan dan pembangunan keluarga. Terlebih, Bali saat ini telah memiliki 121 Kampung KB yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Menurut Catur Sentana, keberadaan Kampung KB juga tak berkaitan dengan promosi 2 anak cukup, namun lebih dimaksudkan sebagai keterpaduan program kependudukan dalam satu wilayah.
Ketua PHDI Bali Prof. I Gusti Ngurah Sudiana yang juga hadir sebagai pembicara banyak memberi pemahaman tentang bagaimana cara membangun keluarga berkualitas dengan anak-anak yang suputra. Sementara itu, Wakil Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Tjokorda Putri Hariyani Ardhana Sukawati yang turut hadir pada kegiatan tersebut berkesempatan memandu kuis berhadiah. Peserta yang bisa menjawab pertanyaan, berhak memperoleh souvenir menarik dari panitia. Di sela-sela kuis, Putri Hariyani juga memberi pemahaman bahwa yang dimaksud dengan keluarga berencana itu adalah waktu nikah, waktu punya anak dan jumlah anaknya terencana secara matang. A05
