Reorientasi MBG Demi Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Diversifikasi Lokal
Denpasar[KP]-Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum optimal dalam mendukung agenda ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Kerentanan pada aspek keamanan pangan serta belum terintegrasinya komoditas lokal dalam menu harian menjadi indicator utama perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program ini.
Akademisi Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa, Dr. I Nengah Muliarta, S.Si., M.Si., menegaskan, MBG seharusnya tidak sekadar menjadi program bagi-bagi makanan, melainkan bagian integral dari strategi kedaulatan pangan jangka panjang. “Program MBG saat ini masih menghadapi tantangan mendasar pada rantai pasok dan standar keamanan pangan (food safety). Kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah menjadi bukti nyata lemahnya mitigasi risiko dan pengawasan mutu di tingkat lapangan,” ujar Muliarta saat dikonfirmasi di Denpsar pada Senin (10/8/2026).
Menurut Muliarta, kegagalan menjamin keamanan pangan menandakan adanya celah serius dalam tata kelola higiene, sanitasi, hingga penyimpanan bahan baku. Keadaan ini dinilai ironis karena program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia justru berisiko memicu masalah kesehatan baru bagi penerima manfaat.
Selain isu keamanan, porsi penggunaan pangan lokal dalam menu MBG juga dinilai masih sangat minim. Skema pengadaan yang cenderung tersentralisasi kerap memicu ketergantungan pada komoditas utama seperti beras dan bahan pangan pabrikan atau impor.
Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat diversifikasi pangan dan upaya menjaga kelestarian plasma nutfah Nusantara. Indonesia memiliki kekayaan hayati karbohidrat non-beras yang melimpah, seperti talas, ubi kayu, jagung, hingga sagu, yang seharusnya dapat dioptimalkan sebagai menu utama berbasis daerah.
“Ketika menu MBG diseragamkan tanpa melibatkan potensi lokal, kita tidak hanya kehilangan momentum untuk menggerakkan ekonomi petani daerah, tetapi juga turut mempercepat erosi keanekaragaman hayati dan plasma nutfah lokal,” tutur Muliarta.
Ia menambahkan, ketergantungan pada satu jenis komoditas utama dalam skala nasional akan semakin merapuhkan struktur kedaulatan pangan domestik terhadap gejolak pasokan global maupun perubahan iklim.
Oleh karena itu, reorientasi program MBG menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah didorong untuk merestrukturisasi desain MBG dari pendekatan bagi pangan menjadi pendekatan kedaulatan berbasis kawasan.
“Reorientasi harus dimulai dengan mewajibkan penyerapan bahan pangan dari petani lokal setempat serta menerapkan standar ketat pada setiap dapur produksi. Hanya dengan mengintegrasikan keamanan pangan, diversifikasi lokal, dan perlindungan plasma nutfah, MBG dapat benar-benar menjadi pilar kedaulatan pangan Indonesia,” pungkas Muliarta.
