Golkar Bali Bergejolak Pasca Kepengurusan Sudikerta

Denpasar [KP]-Partai Golkar Bali bergolak keras pasca kepengurusan Golkar Bali diresuffle oleh Plt Golkar Bali Gede Sumarjaya Linggih atau diakrabi Demer. Puluhan orang yang selama menduduki posisi penting di Partai Golkar Bali semuanya diresuffle oleh Demer. Bahkan, Surat Keputusan (SK) pergantian kepengurusan Golkar Bali sudah ditandatangi oleh DPP Golkar Bali. SK DPP dengan Nomor KEP-365/DPP/Golkar/I/2019 tentang pengesahan perubahan komposisi dan personalia DPD Partai Golkar Bali sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus pada tanggal 31 Januari 2019.
Gejolak terjadi karena banyak pengurus Golkar Bali yang diganti secara sepihak. Salah satunya adalah politisi senior hasil resuffle yakni I Gusti Putu Wijaya. Wakil Ketua OKK Golkar Bali yang juga merangkap sebagai Ketua Harian Golkar Bali ini mengaku tindakan Demer itu sudah melanggar SK 362 tentang Plt dan juga AD/ART Partai Golkar. Sesepuh Golkar Bali ini mengaku jika Demer tidak menjalankan amanah SK Plt dengan baik pasca ditetapkan Sudikerta sebagai tersangka. “Ada beberapa kejanggalan yang kita bisa tunjukan. Dalam SK Plt, DPP mengamanatkan agar segera digelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Kesepakatan Musdalub didesak oleh 8 DPD 2 Golkar. Artinya kalau syaratnya dua pertiga dari DPD 2 maka ini sudah sangat memenuhi syarat. Namun itu tidak dilakukan Demer. Ini ada apa. Yang terjadi malahan, Demer mengusulkan nama-nama kepengurusan baru, dengan mengganti kepengurusan lama,” ujarnya.Menurutnya, desakan untuk menggelar Munaslub sama sekali tidak dilakukan.
Selain itu, ada upaya sistematis Demer secara politik untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan mengganti semua orang dalam kepengurusan. Awalnya, Demer mengundang pengurus kecamatan (PK) mulai dari Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem dan seterusnya. Dalam berbagai rapat itu Demer secara terus terang berniat ingin membenahi Partai Golkar. “Kepada para PK itu, Demer mengakui jika dia hanya sebagai Plt ingin membereskan Golkar Bali sampai dengan ada keputusan definitif. Bila Sudikerta yang sekarang terjerat kasus pribadi, sudah selesai, maka Demer akan mengembalikan mandat itu kepada Sudikerta. Ini kan trik saja. Yang kita butuhkan adalah Musdalub, karena pemilihan kepengurusan hanya terjadi di Musdalub. Amanat SK 362 sama sekali tidak dijalankan untuk Musdalub tidak dilakukan oleh Demer,” ujarnya. Sementara untuk pergantian pengurus atau resuffle itu harus memenuhi beberapa kriteria seperti mengundurkan diri, meninggal dunia, sedang dikenai sanksi, atau pindah partai. “Ini kenapa tiba-tiba diganti mendadak, di tengah jalan. Apa dasarnya,” sergahnya. Ia meyakini, kisruh kepengurusan Golkar Bali akan sangat berdampak pada perolehan suara Golkar Bali dan perolehan kursi DPR RI nantinya. Sebab banyak yang diganti adalah kader yang memiliki basis pemilih dengan rekam jejak yang bagus.
Ia juga menilai, kasus yang dialami Mantan Ketua DPD Golkar Bali I Ketut Sudikerta dibawa ke ranah politik. Penetapan Sudikerta menjadi tersangka dengan dikeluarkannya SK untuk melengserkan Sudikerta dan SK Plt terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Sudikerta ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 30 November 2018. Dan tanggal 5 Desember terbit SK Plt. “Kasus yang mendera Sudikerta itu bukan kasus korupsi uang negara. Itu kasus pribadi, kasus bisnis pribadi. Tidak ada hubungannya dengan partai, atau uang milik negara. Alasannya, agar Sudikerta fokus dengan kasusnya. Ini sedikit tidak masuk akal. Kami bukan dalam pengertian ingin membantah SK itu. Namun karena proses resuffle yang tidak masuk akal maka kami tidak akan bergabung dengan kepengurusan yang dibentuk oleh Demer. Dipanggil pun saya tidak mau,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi ke Demer, pihaknya mengatakan jika dirinya hanya menjalankan amanat DPP Golkar Bali. “SK itu ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen. DPP sampai saat ini masih sangat sayang dengan Sudikerta. Supaya tidak membenani partai, maka untuk sementara saya ditunjuk menjadi Plt, agar Sudikerta bisa fokus dengan penyelesaian kasusnya. Kalau ada yang mau protes, silahkan saja langsung ke DPP. Saya hanya menjalankan SK,” ujarnya.
Terkait dengan hasil resuffle, Demer mengaku tidak semua pengurus diganti. Pengurus yang diganti adalah pengurus yang tidak aktif. “Ada sekitar 40 orang yang diganti. Tentu saja kami memiliki alasan yang kuat. Mereka tidak aktif. Diundang rapat tidak datang. Dikoordinasi dengan baik-baik tidak ada respon. Makanya kita ganti. Dimana salahnya,” ujarnya. Pergantian harus segera dilakukan untuk kepentingan partai, untuk kepentingan Pileg dan Pilpres. Waktu terus berjalan. Golkar Bali harus segera berbenah untuk kemenangan Pilpres dan Pileg. Selain itu dalam pergantian tersebut, politisi mudah diberikan ruang yang besar. “Setiap kali pergantian pengurus, orang sama saja dari masa ke masa. Tidak ada perubahan. Setiap masa harus ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Saatnya yang tua-tua beri kesempatan kepada kalangan muda untuk pimpin Golkar Bali,” ujarnya. A03