Jokowi Analogikan Manajemen Pemerintahan Seperti Orang Melihat Bulan Purnama

Denpasar (KP)-Presiden Joko Widodo membukan secara resmi Temu Karya Nasional dan Gelat Teknologi Tepat Guna XX dan Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan 2018 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali, Jumat (19/10). Hadir dalam kesempatan tersebut para Menteri Kabinet Indonesia Kerja, para kepala desa dan lurah dari berbagai daerah, para bupati, gubernur atau yang mewakili. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Jokowi, didampingi para menteri sejauh yang hadir. Seperti biasa, saat tiba di loaksi acara, Jokowi tidak langsung duduk di panggung kehormatan melainkan bersalaman dengan seluruh kepala desa dan lurah mengelilingi panggung dengan kapasitas 15 orang tersebut. Seluruh peserta meneriakan yel-yel Jokowi dan mengacungkan jari telunjuk.
Dalam arahannya, Jokowi menganalogikan manajemen pemerintah negeri ini dengan bagaimana orang melihat bulan. “Ketika kita melihat bulan, bulan itu begitu terang. Ketika astronot datang ke bulan maka mereka melihat bulan itu ternyata hanya pasir, bukit, padang. Artinya, kalau kita melihat secara utuh maka kita harus melihat dari jauh dan dari dekat. Kalau mau utuh, lihat dari jauh. Kalau mau detail, lihat dari dekat. Semuanya penting. Manajemen pemerintah juga sama, perlu zoom in, zoom in. Laporan menteri, gubernur, bupati, desa, kelurahan juga penting, tetapi kunjungan ke lapangan juga harus dilakukan,” ujarnya.

Jokowi menyebut, banyak sekali kebijakan yang tidak jalan. Banyak persoalan kecil yang membuat pekerjaan itu tidak jalan. Untuk itu selain menerima laporan, maka kita harus melihat langsung di lapangan, untuk memastikan apakah program, kebijakan itu berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jokowi mencontohkan, ketika dirinya menjadi presiden, banyak jalan tol misalnya, tidak bisa tembus, hanya setengah yang dibangun. Ada jalan tol yang sudah 30 tahun, 20 tahun, 17 tahun, semuanya tidak jalan. “Setelah dicek ke lapangan, ternyata jalan itu melewati tanahnya Kodam, melewati taman nasional. Ini persoalan. Lalu saya telpon Panglima, saya telpon Pandgamnya. Saya katakan ini untuk kepentingan rakyat banyak. Persoalan teratasi, jalan tol tembus. Makanya dari jauh penting, dari dekat penting,” ujarnya.

Kasus lain adalah soal di NTB. Pemerintah ini bangun rumah untuk korban gempa. Prosedurnya sangat panjang. Berliku-liku. Akhirnya pemerintah harus ambil alih, dengan memotong langsun prosedur yang panjang itu. Persoalan itu sudah banyak terjadi di daerah. Dalam sebuah pekerjaan misalnya, ada sedikitnya 43 regulasi dan laporan yang harus diberikan sebelum pekerjan itu dilakukan. Itu induknya. Prosesnya masih beranak pinang hingga menjadi 123 prosedur. Ini prosedur yang terlalu panjang dan berliku. Pemerintah harus dibuat semakin singkat tanpa harus melabrak aturan. Salah satu contohnya SPJ. “SPJ itu apa. Kita sibuk dengan SPJ. Ada banyak pegawai yang lembur sampai tengah malam hanya karena SPJ. Mereka tidak bekerja tetapi sibuk dengan SPJ. Kita tidak bekerja di lapangan, sibuk mungurus sampai tengah malam hanya soal SPJ. Ini harus dipersingkat tetapi tidak melanggar prosedur,” ujarnya. A08