KPUD Bali Minta 24 Ribu Tenaga Linmas untuk Kawal TPS

Denpasar (KP)-Ketua KPUD Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, pemerintah di Bali perlu memperbanyak tenaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang akan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap tempat pemungutan suara (TPS) di Bali dalam Pemilu tahun 2019 nanti. “Selama ini ada keterlibatan pecalang dalam melakukan pengawalan terhadap TPS. Ini tidak sesuai dengan amanat UU. Pengawalan terhadap TPS yang menurut UU adalah anggora Linmas dan polisi. Selain itu tidak ada. Makanya kita minta agar pemerintah di seluruh Bali harus segera mengkaderkan Linmas baik di tingkat provinsi maupun 9 kabupaten dan kota di Bali melalui Kesbangpol masing-masing,” ujarnya di Denpasar, Senin (1/10).
Menurutnya, minimal satu TPS dikawal oleh 2 orang anggota Linmas. Di Bali sendiri ada 12.215 TPS yang tersebar di seluruh Bali. Artinya, pemerintah harus menyiapkan 24.430 anggota Linmas. “Kami yakin jika jumlah Linmas yang ada di seluruh Bali ini tidak mencukupi karena jumlahnya tidak banyak. Kami meminta pemerintah setempat untuk segera merekrut tenaga Linmas untuk mengawal TPS di seluruh Bali,” ujarnya. Mantan Ketua KPUD Bangli ini meminta agar setiap TPS akan dikawal oleh dua orang anggota Linmas. Sebab bila dilihat dari jumlah TPS dan jumlah anggota Polri di Bali, maka jumlah anggota Polri tidak mencukupi untuk melakukan pengawalan terhadap TPS di Bali.
Lidartawan mengatakan bahwa anggota Linmas yang akan mengawal TPS tidak asal rekrut saja. Mereka harus dilatih secara profesional oleh TNI atau Polri. Itulah sebabnya ia meminta kepada pemerintah untuk memasukan di anggaran perubahan untuk merekrut Linmas karena membutuhkan banyak biaya seperti proses pelatihan, pembelian seragam seperti sepatu, baju dan sejenisnya. “Mereka harus terlatih, minimal bagaimana caranya menyelesaikan persoalan kecil di TPS. Hal ini dibuktikan dengan mengikuti sejumlah pendidikan dan sertifikat. Jangan hanya asal jadi Linmas tetapi tidak tahu menyelesaikan persoalan kecil di TPS. Dari mana biayanya, silahkan pemerintah memikirkannya,” ujarnya. A08