Tokoh Puri di Bali Minta Gubernur Turun Tangan Soal Kasus AWK

Denpasar[KP]-Kasus dugaan penistaan agama dan himbauan seks bebas yang dituduhkan kepada anggota DPD RI, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) terus menuai kontroversi di Bali. Aksi unjuk rasa juga terus meluas. Pergerakan berbagai elemen masyarakat Bali juga terus terjadi. Rencana aksi besar akan digelar pada Selasa, (3/11/2020) di Denpasar. Sementara pada Minggu (1/11/2020), terjadi penolakan dan sweeping terhadap AWK di pelabuhan setempat baik di Nusa Penida maupun di Sanur Bali.
Naiknya aksi protes yang semakin meluas di Bali menyebabkan Panglingsir Puri Pemecutan, Ida Cokorda Pemecutam buka suara. Cokorda Pemecutan menegaskan, dirinya tidak mendukung pihak manapun dalam kasus pemukulan terhadap anggota DPD RI I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) di Kantor DPD RI Dapil Bali beberapa hari lalu. Ia hanya ingin Bali  tetap guyub dalam arti tentram dan damai.”Saya tidak mendukung AWK, hanya ingin ada guyub di Bali. Kritik apa saja boleh. Saya ingin guyub. Guyub itu tentram damai. Masalah apa pun jangan main kekerasan, ” ungkapnya.

Panglingsir Puri Pemecutan ini juga mengungkapkan dirinya tidak ada kepentingan pribadi terhadap kasus ini. “Saya tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan saya untuk guyub Bali saja,” jelasnya. Cokorda Pemecutan juga meminta kedua belah pihak untuk bisa menahan diri, karena keduanya adalah sahabatnya. “Ngurah Artha juga rem sedikit, keduanya sahabat saya. Bukan pertemuan yang penting, tapi hati nurani yang tulus, betul-betul ingin menjaga Bali,” pintanya.
Dirinya juga menilai gubernur seharusnya turun tangan jangan sampai ada keributan. Gubernur harus melindungi rakyat Bali tanpa memandang partai. “Ini ujungnya akan bermuara kepada pemilihan gubernur yang akan datang,” sebutnya. Ia meminta Gubernur Bali segera turun tangan sebab kasus ini akan semakin besar dan luas. Sementara Bali sendiri masih dalam situasi pandemi Covid19. Jangan sampai ekonomi masyarakat terutama yang bersumber dari pariwisata akan terganggu jika Bali. 
AWK mengatakan masalah unggahan video yang viral di media sosial tentang sex bebas, planet dewa, Hare Kreshna, video lama tahun 2017-2018 dalam sebuah acara resmi yang telah dipotong, dan ini menjadi cikal bakal permasalahan. Dirinya juga menduga pemotongan video dilakukan mereka yang merupakan mantan kompetitor di pemilu. AWK juga menegaskan pihak yang melakukan provokasi akan dilaporkan ke pihak berwajib.
Sementara terkait video yang menyatakan boleh melakukan sex bebas asal pakai kondom, menurutnya video itu adalah acara sosialisasi kepada siswa, karena berdasarkan data dari Kementrian PPA tahun 2018 data pernikahan anak usia dini tergolong tinggi dan sosialisasi ini juga untuk pencegahan Hiv/Aids. Namun video tersebut telah diedit oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Terkait tudingan dirinya pengikut aliran Hare Kresna, dirinya mengatakan kehadirannya hanya sebatas memenuhi undangan. Sementara terkait statemen betara lokal, ia mengaku sudah ada komunikasi dengan MDA Nusa Penida dan sudah diklarifikasi.
AWK juga akan melaporkan orang yang memotong video tersebut dalam waktu dekat. “Dalam waktu dekat saya akan laporkan orang yang memotong video tersebut,” ucapnya.
AWK mengatakansebagai pejabat publik dirinya dilindungi Undang-Undang. Saat terjadi pemukulan dirinya sedang bertugas di kantor DPD RI. “Kita buka saja opsi-opsi damai. Kemarin saya sudah minta nasehat Ida Cokorda, tapi proses hukum tetap jalan. Saya apresiasi Polda Bali proses hukum sudah jalan. Nanti saya serahkan ke penglingsir saja. Kata kuncinya Bali itu guyub,” sebutnya. Namun AWK memastikan tetap berencana  melaporkan kasus pemotongan videonya karena dinilai melanggar UU ITE. A01