BPBD Bali Komitmen Benahi Manajemen Informasi Kebencanaan
Denpasar [KP]-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali komitmen untuk memperbaiki dan dan meningkatkan manajemen informasi kebencanaan kepada media massa. Hal ini terungkap dalam pertemuan (coffe morning) puluhan wartawan dengan unsur BPBD Bali di Aula BPBD Bali, Kamis (24/1). Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Plt Kalaksa BPBD Bali Dewa Putu Mantera berserta seluruh jajarannya, Ketua PWI Bali, IGMB Dwikora Putra, Ketua Wartawan Peduli Bencana (Wapena) Provinsi Bali Arnold Dhae, Ketua SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Provinsi Bali, Emanuel Dewata Oja, unsur AJI Denpasar, IJTI Bali, pimpinan Asosiasi Media dan Asosiasi Wartawan, dan puluhan jurnalis lainnya.
Menurut Dewa Putu Mantera, Bali itu memang rawan bencana. Namun Bali juga sudah memiliki Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dan Penanggulanga Bencana yang berkelas dunia. “Namun dalam prakteknya, pemberitaan media seringkali tidak sesuai fakta di lapangan. Berita tentang Gunung Agung misalnya, dimuat di media bahwa Gunung Agung mengeluarkan lava pijar, membara, dan ini menakutkan. Ini bisa menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat. Apalagi Bali ini daerah pariwisata. Dampaknya sangat besar. Untuk itulah manajemen informasi tentang kebencanaan harus keluar dari satu pintu yakni melalui BPBD Provinsi Bali. Untuk itulah maka kita berkumpul hari ini,” ujarnya.
Terkait dengan berbagai persoalan informasi tersebut, BPBD Bali langsung mengambil sikap dengan cepat. Ia menilai, informasi tentang bencana baik yang ada di Bali maupun di beberapa wilayah tanah air akhir akhir ini yang muncul berbarengan dengan berseliwerannya informasi hoax. Ada postingan di medoa sosial, lalu media yang mainstream mengambilnya sebagai berita namun ternyata informasi itu hoax. Ia berharap jika di Bali jangan sampai terjadi seperti itu. “Makanya mulai saat ini informasi harus keluar dari satu pintu yakni BPBD Bali karena kita kaya data yang ada di Pusdalops PB,” ujarnya.
Ketua PWI Bali IGMB Dwikora Putra menjelaskan, media perlu mencermati juga dampak berita bencana bagi kehidupan. Untuk daerah pariwisata seperti Bali, ada tidak faktor yang menyebabkan pariwisata itu anjlok yakni situasi perang, bencana alam dan wabah penyakit. “Untuk di Bali, berita soal bencana itu sangat berdampak. Media harus memberitakan secara baik dan benar dan tidak sampai mengganggu keberlanjutan pariwisata,” ujarnya.
Sementara Ketua Wapena Bali Arnold Dhae mengatakan, seorang jurnalis sesungguhnya tidak sekedar menulis berita soal bencana. Jurnalis harus mampu mengedukasi masyarakat mulai dari bencana itu terjadi, penangangannya, hingga pemulihan. Yang terjadi adalah jurnalis hanya tertarik pada bencana itu sendiri, sehingga seringkali dalam penulisan berita keluar dari SOP yang ada. Dalam pemberitaan, hendaknya menghindari unsur yang meresahkan, menakutkan. “Saya ambil contoh. Ketika pengungsian terjadi, maka di hari pertama dan kedua bahkan sampai hari ketiga mereka harus menjadi pengungsi mandiri. Karena saat ini petugas, relawan, sedang mendata berapa jumlah, ada dimana saja, koordinasi logistik dan bantuan lainnya. Kalau jurnalis yang paham, maka dia tidak akan bertanya di hari pertama mengungsi, apakah sudah ada bantuan dari pemerintah atau belum. Karena jawaban pasti belum, sebab masih mendata dan sebagainya,” ujarnya. A05
Atas usulan Ketua PWI Bali, agar tidak terjadi miskomunikasi pemberitaan, maka dibentuklan Tim Reaksi Cepat (TRC) News. TRC ini bukan terkait dengan penanggulangan bencana tetapi terkait dengan berita, dengan informasi. “TRC News ini hanya menyangkut berita. Keluar dari satu pintu yakni BPBD Bali,” sarannya. Usulan ini langsung mendapat respon dari Plt Kalaksa BPBD Bali Dewa Putu Mantera. Mantera langsung memerintahkan anak buahnya agar membentuk tim TRC News. Seluruh informasi dari seluruh Bali akan diolah di Pusdalops dan kemudian disebarkan ke seluruh jurnalis melalui group Wapena. A05
