Kejati Bali Sidik Kasus Korupsi Rp 130 Miliar LPD Desa Adat Sangeh

Denpasar[KP]-Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali melakukan penyidikan umum atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Adat Sangeh, Badung. Penyidikan oleh Kejati Bali ini merupakan penyidikan lanjutan yang sebelumnya dilakukan oleh Kejari Badung. Di mana setelah memperhatikan hasil pemaparan penyidik Kejari Badung pada akhir bulan Februari 2022, ditemukan bahwa nasabah dari LPD Adat Sangeh bukan hanya berdomisili di Kabupaten Badung namun di beberapa kabupaten di Provinsi Bali. “Barang bukti yang akan disita juga berada di berbagai wilayah di Provinsi Bali,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali A Luga Harlianto, Jumat (25/3/2022) di Denpasar.
Selain terkait saksi dan barang bukti, jumlah kerugian yang diduga mencapai ratusan miliar juga menjadi dasar perlunya dilakukan penguatan penyidikan LPD Adat Sangeh. Mencermati kompleksitas penyidikan LPD Adat Sangeh sehingga pada tanggal 15 Maret 2022, penyidik Kejari Badung kemudian menyerahkan penyidikan perkara ini ke Kejati Bali. “Bapak Kajati Bali ingin penyidikan LPD Adat Sangeh diselesaikan secara cepat sehingga untuk efektifitas pelaksanaan penyidikan dipandang perlu mengambil alih penyidikan dari Kejari Badung,” terangnya.
Pengambilalihan ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung – 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Pada saat diserahkan, penyidik Kejari Badung belum melaksanakan pemeriksaan saksi sehingga penyidik Kejari Badung hanya menyerahkan berkas hasil penyelidikan ke Kejati Bali.
Dijelaskan oleh Luga, saat ini 19 orang saksi telah dimintai keterangan. Mereka terdiri dari Pengurus LPD Adat Sangeh dan nasabah serta telah meminta keterangan 1 orang ahli. Jumlah kerugian negara berdasarkan berkas hasil penyelidikan di Kejari Badung sebesar Rp130 miliar yang nantinya akan dilakukan pendalaman oleh penyidik Kejati Bali.
Dalam waktu kurang dari 2 minggu terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan kata Luga, perkembangan penyidikan menunjukkan trend positif sebagaimana harapan Kajati Bali. Yaitu untuk dilaksanakan secara cepat dan efektif, sehingga status penyidikan umum dapat segera ditingkatkan ke penyidikan khusus dengan menetapkan tersangka. “Penyidik juga nantinya akan melakukan penyitaan beberapa dokumen terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Adat Sangeh,” pungkasnya. A05